Seskab Teddy Bela Prabowo – Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah memicu ujian besar bagi respons kebencanaan Indonesia. Di tengah duka dan upaya pemulihan, sorotan tajam mengarah pada pemerintah yang dinilai lamban bertindak. Namun, dari pusat komando di Halim Perdanakusuma, Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan pembelaan kuat, menguraikan secara rinci detik-detik mobilisasi nasional yang menurutnya dimulai sejak laporan pertama masuk.
Seskab Teddy Bela Prabowo Dasar Kritik dan Sorotan Publik
Sebelum penjelasan resmi dari pemerintah, narasi yang berkembang di publik dipenuhi dengan pertanyaan kritis. Bencana skala besar yang menyebabkan ribuan korban jiwa dan pengungsi memunculkan tanda tanya besar: di mana negara ketika bencana terjadi? Kritik ini terutama menyasar percepatan respons darurat, restorasi infrastruktur vital seperti jalan dan listrik, serta kejelasan status bencana nasional yang mempengaruhi mekanisme anggaran dan bantuan.
Isu “tidak adanya kamera” pada hari-hari pertama juga menjadi metafora bagi publik yang merasa tidak melihat aksi konkret pemerintah di lapangan. Tekanan ini memaksa pemerintah untuk membuka kartu dan menjelaskan kronologi yang sesungguhnya.
Seskab Teddy Bela Prabowo Kilas Balik 26 November: Detik-detik Presiden Beri Perintah
Seskab Teddy Bela Prabowo – Dalam konferensi pers pada 19 Desember 2025, Seskab Teddy dengan tegas membantah anggapan kelambanan. Ia membeberkan timeline yang menunjukkan bahwa mobilisasi dimulai tepat pada 26 November 2025, hari puncak bencana.
Berikut adalah perbandingan antara dua narasi yang saling berhadapan:
| Aspek Kritik Publik | Jawaban & Klarifikasi Pemerintah (oleh Seskab Teddy) |
|---|---|
| Keterlambatan Respons Awal | 26 November: Kepala BNPB Suharyanto langsung ke lokasi usai menangani erupsi Semeru. Presiden Prabowo telepon langsung Gubernur dan Bupati terdampak. |
| Koordinasi yang Lamban | 26 November: Presiden instruksikan Menko PMK Pratikno untuk mengoordinir mobilisasi semua kekuatan nasional. |
| Kurangnya Aksi Nyata | 27 November: Seluruh helikopter di Pulau Sumatera dan Jawa dikerahkan ke lokasi bencana. Hari pertama, 80 personel gabungan TNI, Polri, BNPB, dan Basarnas turun untuk evakuasi. |
| Penanganan Infrastruktur | 30 November: Akses jalan dan listrik di 52 kabupaten mulai dipulihkan secara bertahap oleh petugas dan warga. |
| Status Bencana & Anggaran | Presiden telah menyiapkan anggaran pemulihan hingga Rp 60 triliun secara bertahap, terlepas dari status bencana nasional. Seluruh Bupati/Walikota terdampak juga telah diberikan dana tunai. |
Instruksi Kunci Presiden kepada Menko PMK
Salah satu poin penting yang dibongkar Teddy adalah instruksi spesifik Presiden Prabowo pada hari itu juga kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Instruksi tersebut adalah: “mengoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana”. Perintah inilah yang kemudian menjadi dasar penggerakan semua sumber daya, mulai dari personel hingga alat berat.
Mobilisasi Massif: Dari Udara, Laut, hingga Darat
Pemerintah mengklaim telah meluncurkan respons yang sangat masif. Berikut upaya yang telah dilakukan:
Logistik dan Pemulihan: Generator PLN dan logistik mulai diangkut via udara pada 27 November. Pemulihan infrastruktur seperti jembatan yang putus diklaim mulai terhubung kembali dalam waktu 7-10 hari.
Kekuatan Udara & Laut: Lebih dari 80 unit helikopter dan pesawat serta 100 kapal dikerahkan untuk distribusi logistik dan evakuasi.
Kekuatan Darat: Lebih dari 50.000 personel gabungan TNI, Polri, Basarnas, dan sukarelawan diterjunkan. Ratusan unit alat berat dari Kementerian PUPR juga didistribusikan.
Refleksi: Antara Realitas Lapangan dan Komunikasi Publik
Kasus ini menyoroti jurang yang sering terjadi antara realitas operasi di lapangan dan persepsi publik yang terbentuk. Pemerintah berargumen bahwa kerja keras sejak hari pertama mungkin tidak terlihat karena fokus pada penyelamatan, bukan pencitraan. Namun, di era informasi yang bergerak cepat, komunikasi yang transparan dan timely menjadi bagian tak terpisahkan dari manajemen krisis itu sendiri.
Menko PMK Pratikno, yang mendapat mandat koordinasi dari Presiden, sebelumnya juga telah menekankan pentingnya kolaborasi “pentahelix” – antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media – dalam membangun ketangguhan bencana. Kolaborasi ini termasuk dalam menyampaikan informasi yang akurat dan membangun kepercayaan.
Presiden Prabowo kemudian juga memberikan instruksi lanjutan untuk mempercepat pembangunan hunian sementara dan permanen bagi pengungsi, serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar.
Kesimpulan
Kisah penanganan bencana Sumatera adalah pembelajaran berharga. Di satu sisi, pemerintah menyajikan data dan kronologi mobilisasi sumber daya yang masif dan cepat. Di sisi lain, terdapat kebutuhan mendasar untuk memperkuat saluran komunikasi dan membangun narasi yang sejalan dengan aksi di lapangan.
Apa yang Anda pikirkan? Apakah penjelasan detail timeline dan mobilisasi sumber daya menjawab seluruh keraguan publik tentang kecepatan respons bencana?
