Tantangan Defisit APBN vs Keyakinan Menteri: Mengupas Polemik Purbaya dan Bank Dunia

Tantangan Defisit APBN “Ya suka-suka dia, dia prediksi boleh… tapi kan selama ini juga sering meleset,” tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi proyeksi Bank Dunia yang memperingatkan defisit APBN Indonesia bisa mencapai 2,9% pada 2027. Ini bukan sekadar perbedaan angka, tetapi benturan filosofi pengelolaan ekonomi.

Pertemuan antara prediksi lembaga keuangan internasional dan keyakinan politik domestik kembali memanas di Jakarta. Pada Kamis, 18 Desember 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons yang sangat blak-blakan terhadap laporan Bank Dunia (World Bank).

Laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025 itu memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia akan melebar hingga 2,9% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2027, mendekati batas aman hukum yang sebesar 3%.

Tantangan Defisit APBN🔍 Apa Sebenarnya yang Diprediksi Bank Dunia?

Bank Dunia memaparkan analisis yang mendalam di balik angka proyeksi tersebut. Laporan mereka menyoroti dua tekanan utama yang berpotensi melebarkan defisit:

• Melemahnya Penerimaan Negara: Bank Dunia mengidentifikasi “kendala struktural” yang menyebabkan rasio penerimaan negara terus berkurang. Faktor-faktornya beragam, mulai dari penurunan harga komoditas, percepatan proses restitusi pajak, hingga hilangnya dividen BUMN yang kini dialihkan ke badan pengelola investasi baru.
• Beban Utang yang Tinggi: Tekanan pada anggaran juga datang dari beban utang yang masih cukup besar. Dalam laporan terpisah di April 2025, Bank Dunia bahkan memproyeksikan rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat mencapai 40,1% di tahun 2025, meningkat signifikan dari 29,2% di 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh pembiayaan program-program prioritas pemerintahan baru.

Meski demikian, proyeksi untuk tahun 2025 dan 2026 masih berada di angka 2,8%, yang berarti defisit diperkirakan tetap stabil sebelum melebar pada 2027. Bank Dunia menekankan bahwa upaya mobilisasi penerimaan negara yang lebih kuat menjadi “sangat mendesak”.

Tantangan Defisit APBN💬 Respons “Suka-Suka Dia” dari Purbaya Yudhi Sadewa

Dalam konferensi pers APBN KITA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi dengan nada yang percaya diri dan sedikit sinis. Inti dari argumentasinya adalah bahwa APBN berada di bawah kendali pemerintah Indonesia, bukan pasar atau lembaga internasional.

Pandangan Bank Dunia	Respons & Keyakinan Purbaya Yudhi Sadewa
Defisit berisiko melebar hingga 2,9% pada 2027 akibat kendala struktural penerimaan dan beban utang.	“Suka-suka dia mau prediksi boleh”; prediksi Bank Dunia dianggap “sering meleset” dan tidak perlu dipercaya sepenuhnya.
Proyeksi didasarkan pada kondisi ceteris paribus (asumsi tidak ada perubahan kebijakan).	Pemerintah sedang melakukan perbaikan signifikan di sisi penerimaan, khususnya melalui inovasi teknologi di Bea Cukai dan perbaikan di Dirjen Pajak.
Perlu upaya kuat untuk mobilisasi penerimaan guna mengurangi risiko defisit.	Besaran defisit sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan belanja dan meningkatkan pendapatan, yang sedang diupayakan.

Purbaya secara khusus menyebut penerapan Kecerdasan Buatan (AI) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menurutnya sudah dapat memberikan potensi tambahan penerimaan minimal Rp 1 triliun. Ia menegaskan, dengan perbaikan-perbaikan seperti ini, defisit bisa saja tidak melebar sebagaimana diprediksi.

🧮 Dua Filosofi Fiskal yang Berbeda

Tantangan Defisit APBN Polemik ini mencerminkan lebih dari sekadar perbedaan proyeksi statistik. Di baliknya, terdapat perbedaan pendekatan atau filosofi dalam mengelola keuangan negara.

Kekhawatiran akan Komitmen Fiskal Jangka Panjang: Di sisi lain, analisis seperti dari Bank Dunia dan beberapa pengamat mengingatkan beban fiskal jangka panjang dari program-program prioritas pemerintah yang masif, seperti Program Makanan Bergizi Gratis dan pembentukan koperasi. Program-program ini memiliki implikasi anggaran tahunan yang sangat besar dan berulang.

Pendekatan “Purbayanomics”: Sejak menjabat, Purbaya menunjukkan sinyal akan pendekatan yang lebih ekspansif dan berorientasi pada stimulus. Salah satu wacananya yang mencolok adalah rencana menyuntikkan Rp 200 triliun ke dalam sistem perbankan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan ekonomi. Gagasan ini mencerminkan keyakinan bahwa likuiditas dan pengeluaran publik dapat menjadi katalisator pertumbuhan, sebuah pergeseran dari era kepemimpinan Menteri Keuangan sebelumnya yang sangat menekankan disiplin dan menjaga cadangan.

📈Proyeksi Pertumbuhan: Satu Titik Terang

Menariknya, di tengah peringatan defisit, Bank Dunia justru meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Laporan IEP Desember 2025 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5% pada periode 2025–2026, sebelum meningkat ke level 5,2% pada 2027.

Angka ini lebih optimistis dibandingkan proyeksi mereka di Juni 2025, yang berkisar di 4,7%-5%. Pertumbuhan yang solid ini didukung oleh investasi yang kuat dan kinerja ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa peringatan Bank Dunia lebih terfokus pada kesehatan fiskal dan keberlanjutan keuangan negara, bukan pada prospek pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesimpulan

Debat antara Purbaya Yudhi Sadewa dan Bank Dunia pada akhirnya adalah tentang siapa yang paling memahami dan mampu mengendalikan dinamika fiskal Indonesia. Di satu sisi, Bank Dunia, dengan data dan model globalnya, mengibarkan bendera kuning atas tren penerimaan dan komitmen pengeluaran. Di sisi lain, Purbaya, dengan mandat politik dan kendali operasional, menyatakan optimisme bahwa inovasi dan disiplin kebijakan dapat mengarahkan anggaran ke jalur yang berkelanjutan.

Waktu yang akan membuktikan apakah keyakinan sang menteri dapat membawa APBN tetap berada dalam “level yang berkesinambungan” seperti yang diyakininya, ataukah peringatan lembaga internasional itu akan kembali terbukti akurat.