Peringatan PKS Usai Pemecatan – Sebuah video viral yang mempertontonkan seorang anak memergoki orang tuanya bersama ASN lain berujung pada pemecatan keduanya. Peristiwa ini memicu peringatan keras dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) lebih menjaga etika, karena hidup mereka tak lepas dari penilaian masyarakat.
Peringatan PKS Usai Pemecatan : Kronologi Skandal Dari Video Viral
Kasus ini berawal ketika video seorang anak yang menggerebek ayah kandungnya hidup serumah dengan seorang perempuan ASN lain viral di media sosial. Keduanya adalah pengawas sekolah (SD dan SMP) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Video yang penuh emosi itu memicu kecaman publik dan mendesak pemerintah daerah untuk bertindak.
Pemkab Bogor akhirnya menjatuhkan sanksi disiplin terberat: pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri kepada kedua ASN tersebut. Sanksi ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setelah melalui proses pemeriksaan berjenjang yang panjang.
Peringatan PKS Usai Pemecatan Proses Hukum dan Pernyataan Resmi Pemerintah
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa pemecatan ini adalah bentuk komitmen menjaga integritas aparatur dan kepercayaan publik, khususnya di sektor pendidikan. Prosesnya dimulai dari pemeriksaan di Dinas Pendidikan, dilanjutkan tim khusus, dan akhirnya menerima rekomendasi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 10 Desember 2025.
Kedua ASN telah menerima surat keputusan pada 15 Desember 2025 dan memiliki waktu 14 hari untuk mengajukan banding administratif. Sejak keputusan ditetapkan, mereka dinyatakan tidak lagi menjalankan tugas sebagai ASN di Pemkab Bogor.
Peringatan dan Sorotan dari PKS
Merespons kasus ini, anggota Komisi II DPR dari PKS, Mardani Ali Sera, menyoroti hal mendasar. Ia mengingatkan bahwa ASN adalah “pilar kehadiran negara di masyarakat”. Oleh karena itu, Kementerian PAN-RB dan kementerian teknis dinilainya perlu terus mengingatkan pentingnya etika dan akhlak bagi seluruh ASN.
Mardani juga menyoroti aspek sosial. Ia menyatakan bahwa hubungan sosial yang baik di lingkungan RT/RW dapat mendeteksi penyimpangan norma lebih dini. Kasus ini, baginya, menggambarkan bahwa ketika ekspresi ketidakpuasan publik muncul, hal itu tidak bisa diabaikan dan menjadi alarm bagi penyelenggara negara.
Belajar dari Kasus Lain: Jenis Pelanggaran dan Sanksi bagi ASN
Peringatan PKS Usai Pemecatan Kasus di Bogor bukan satu-satunya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat, pelanggaran disiplin ASN yang berujung pemberhentian bisa bermacam-macam. Data sidang banding di Badan Pertimbangan ASN (BPASN) menunjukkan ragam pelanggaran serius.
Tabel: Jenis Pelanggaran Disiplin ASN yang Berujung Pemberhentian
| Jenis Pelanggaran | Konsekuensi & Sanksi | Catatan |
|---|---|---|
| Hidup bersama tanpa ikatan perkawinan sah (seperti kasus Bogor) | Pemberhentian dengan hormat tanpa permintaan sendiri (PDHTAPS). | Dianggap melanggar norma dan etika sebagai pelayan publik. |
| Tidak masuk kerja (mangkir) dalam waktu lama | Dapat dijatuhi sanksi PDHTAPS atau pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). | Merupakan pelanggaran disiplin dasar. |
| Penyalahgunaan narkoba | Dapat berujung pada pemberhentian. | Melanggar hukum dan merusak integritas. |
| Pernikahan siri tanpa izin atasan | Berpotensi dikenai sanksi disiplin berat sesuai PP No.10/1983. | Masih dalam proses pemeriksaan di beberapa daerah. |
Refleksi dan Penutup: Integritas di Era Viral
Kasus pemecatan dua ASN di Bogor ini memberikan pelajaran berharga. Di satu sisi, ia menunjukkan komitmen negara dalam menegakkan disiplin dan menjaga martabat pelayanan publik. Proses hukum yang dijalankan, meski dipicu viral, tetap mengedepankan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, peringatan dari PKS mengingatkan bahwa etika ASN adalah pondasi kepercayaan publik. Dalam era di mana aksi privat bisa menjadi konsumsi publik dalam sekejap, integritas dan keteladanan menjadi harga mati bagi seorang aparatur negara. Kasus ini juga menyentuh persoalan sosial yang lebih dalam, bahwa ketika masyarakat kecewa, mereka akan mencari saluran untuk menyuarakannya—kali ini melalui video viral yang memaksa tindakan tegas.
Dengan kata lain, menjaga nama baik tidak hanya tentang kepatuhan pada aturan tertulis, tetapi juga tentang kesadaran bahwa sebagai pelayan publik, hidup seseorang selalu berada dalam kerangka pertanggungjawaban sosial yang lebih luas.
Saya harap artikel ini memberikan gambaran yang komprehensif. Apakah ada aspek tertentu dari kasus ini, seperti proses banding yang masih terbuka atau detail lain, yang ingin Anda dalami lebih lanjut?
