Langit Sunyi, Hati Bersama Bunyi dentuman dan cahaya gemerlap yg biasanya menyambut pergantian tahun baru akan absen menghiasi langit Indonesia Tahun 2025-2026. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menegaskan bahwa Mabes Polri tidak akan mengeluarkan izin untuk pesta kembang api pada perayaan mendatang. Keputusan yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah daerah lainnya ini bukan sekadar larangan, melainkan sebuah panggilan untuk solidaritas dan refleksi bersama di tengah suasana kebatinan nasional yang sedang berduka.
Langit Sunyi, Hati Bersama Dasar Keputusan: Empati di Atas Kemeriahan
Langit Sunyi, Hati Bersama Larangan ini diambil dengan pertimbangan utama yang sangat manusiawi: solidaritas terhadap saudara-saudara yang terdampak bencana alam. Kapolri Listyo Sigit menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari kesadaran untuk “merasakan suasana kebatinan yang sama” dengan korban banjir dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera pada akhir November lalu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, yang lebih dulu memutuskan hal serupa untuk wilayah ibu kota, menyatakan kebijakan ini sebagai bentuk keprihatinan dan empati. Beliau menegaskan bahwa sebagai ibu kota negara, Jakarta perlu menunjukkan sikap yang tepat dengan merayakan tahun baru secara lebih khidmat dan penuh makna, alih-alih bermewah-mewah di saat banyak pihak sedang berduka.
Siapa Saja yang Terlibat dan Bagaimana Pelaksanaannya?
Larangan ini bersifat menyeluruh dan melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, kepolisian, dan pemerintah daerah. Berikut adalah ringkasan pihak-pihak terkait dan ruang lingkup kebijakan:
| Pihak | Peran & Kebijakan | Cakupan |
|---|---|---|
| Mabes Polri (Kapolri) | Tidak mengeluarkan izin dan rekomendasi pesta kembang api. Menyerahkan teknis razia dan sanksi kepada Polda. | Nasional |
| Pemprov DKI Jakarta | Mengeluarkan Surat Edaran larangan untuk semua acara berizin, baik pemerintah maupun swasta (hotel, mal, dll). | Wilayah DKI Jakarta |
| Polda Metro Jaya | Melakukan sosialisasi dan pengawasan imbauan, sejalan dengan SE Pemprov DKI. | Wilayah DKI Jakarta |
| Pemda Lain | Daerah seperti Pemkab Tangerang dan Pemkot Denpasar juga mengambil kebijakan serupa dengan alasan solidaritas dan penanganan bencana. | Lokal (masing-masing daerah) |
Meski larangan berlaku ketat untuk acara-acara resmi dan berskala besar, pendekatan kepada masyarakat umum lebih bersifat persuasif. Pemerintah DKI Jakarta menyatakan tidak akan melakukan razia besar-besaran terhadap pedagang atau individu, dan memahami bahwa anak-anak mungkin tetap bermain kembang api kecil di lingkungannya. Intinya, kebijakan ini lebih difokuskan pada pencegahan perayaan publik yang meriah dan menghabiskan anggaran besar.
Langit Sunyi, Hati Bersama Alternatif Perayaan: Dari Doa Bersama hingga Pertunjukan Teknologi
Lantas, bagaimana tahun baru akan dirayakan? Pemerintah mendorong peralihan dari euforia fisik ke kegiatan yang lebih reflektif dan bermakna. Kapolri mengimbau masyarakat untuk mengisi momen tahun baru dengan kegiatan bermanfaat, seperti mendoakan korban dan penyintas bencana di Sumatera.
Di Jakarta, meski titik perayaan dipangkas dari 14 menjadi 8 lokasi, tetap akan ada perayaan terbuka untuk publik. Pusat perayaan akan dipusatkan di Bundaran HI dengan konsep yang lebih sederhana. Pertunjukan spektakuler kembang api akan digantikan oleh alternatif yang lebih aman dan bernuansa, seperti video mapping dan pertunjukan drone, serta doa bersama lintas agama.
Lebih Dari Sekadar Larangan: Sebuah Pernyataan Sosial
Keputusan untuk meniadakan kembang api tahun ini mencerminkan sensitivitas sosial yang dalam. Di tengah pemulihan bencana yang membutuhkan solidaritas nyata, kemeriahan yang menghamburkan anggaran dianggap tidak tepat. Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid juga menyebut larangan ini untuk menjaga ketertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
Langkah ini mendapatkan respons positif dari berbagai pihak dan dianggap mencerminkan kepedulian sosial pemerintah. Keberhasilannya, bagaimanapun, sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengutamakan empati di atas kemeriahan sesaat.
Dengan sekitar 234.000 personel yang disiagakan Polri untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru, pesan yang ingin disampaikan jelas: tahun baru 2026 diharapkan menjadi momen yang aman, tertib, dan penuh makna kebersamaan untuk seluruh bangsa. Langit mungkin akan lebih sunyi, namun diharapkan gelora solidaritas akan lebih keras bergema.
