Krisis Sumatera: Prabowo – Di tengah bencana banjir dan longsor yang menelan korban jiwa ribuan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mampu menanganinya. Namun, pernyataan ini justru disoroti oleh pengamat dan partai politik, yang mengungkap masalah mendasar dalam penanganan bencana.
Krisis Sumatera: Prabowo Skala Bencana dan Pernyataan Presiden
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sejak akhir 2025 telah menyebabkan dampak yang sangat besar. Hingga pertengahan Desember, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 1.000 jiwa meninggal dunia dan ratusan ribu orang mengungsi. Kerusakan infrastruktur juga parah, dengan 158.000 lebih rumah dan lebih dari 1.000 fasilitas publik rusak atau hanyut.
Di tengah situasi ini, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah mampu menangani bencana. Ia memberi lima arahan kunci: memulihkan akses jalan, menyalakan kembali listrik dan air, mempercepat logistik dengan melibatkan militer, serta fokus pada kesiapsiagaan iklim. Respons awal pemerintah, seperti pengerahan helikopter dan kapal militer, memang terlihat. Namun, analisis dari berbagai pihak melihat langkah-langkah ini sekadar respons krisis jangka pendek yang tidak menyentuh akar masalah.
Titik Sorotan Kritik dari Pengamat dan PDIP
Perbedaan persepsi antara klaim pemerintah dan kondisi di lapangan memantik sejumlah kritik mendasar. Berikut tiga area utama yang disorot:
| Aspek | Klaim/Kebijakan Pemerintah | Kritik dan Sorotan |
|---|---|---|
| Pendekatan Penanganan | Fokus pada respons darurat dan pemulihan cepat. | Dianggap sebagai manajemen krisis reaktif, bukan solusi jangka panjang untuk mencegah pengulangan. |
| Tata Kelola & Koordinasi | – | Koordinasi bermasalah, terbukti dari surat permohonan bantuan internasional yang diklaim tidak diketahui Pemda Aceh. Berpotensi dipolitisasi. |
| Akar Masalah Lingkungan | Menyerukan kesiapsiagaan iklim. | Dianggap abai pada penyebab struktural: deforestasi, alih fungsi lahan di hulu, dan lemahnya penegakan hukum tata ruang. |
1. Politisasi Bantuan dan Koordinasi yang Kacau
Sorotan tajam muncul menyusul beredarnya surat permohonan dukungan kepada lembaga internasional seperti UNDP dan UNICEF. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyatakan tidak mengetahui surat tersebut, meski kemudian juru bicara pemerintah provinsi menjelaskan bahwa surat ditujukan kepada kantor perwakilan lembaga tersebut di Indonesia. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, memperingatkan insiden ini agar tidak diseret ke ruang politisasi. Menurutnya, semua bantuan harus melalui jalur dan otoritas resmi negara untuk mencegah distorsi tata kelola.
2. Mengabaikan Akar Masalah: Degradasi Lingkungan
Krisis Sumatera: Prabowo banyak analis menyatakan bahwa bencana di Sumatra diperparah oleh faktor antropogenik (ulah manusia). Deforestasi besar-besaran untuk perkebunan kelapa sawit dan pembalakan liar telah melucuti kemampuan daerah tangkapan air di hulu, meningkatkan risiko banjir bandang dan longsor. Provinsi Sumatra Barat saja kehilangan 32.000 hektar hutan pada 2024. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, seperti pembangunan di bantaran sungai dan pengembangan permukiman di dataran banjir, juga turut berkontribusi. Kritik menyebut arahan Presiden belum menyentuh peninjauan izin berkembang dan audit rencana tata ruang wilayah yang menjadi pemicu.
3. Siklus “Tanggap-Lupa-Tanggap” dan Prioritas Anggaran
Laporan Lowy Institute menyebut Indonesia terjebak dalam siklus “respond-forget-respond” (tanggap-lupa-tanggap) dalam manajemen bencana. Setiap kali bencana terjadi, pemerintah berupaya merespons, namun perhatian dan komitmen memudar seiring waktu, tanpa pembenahan sistemik yang berkelanjutan. Ironisnya, di tengah kebutuhan besar akan investasi ketahanan bencana, beberapa kementerian terkait justru mengalami pemotongan anggaran. Pengamat mempertanyakan keselarasan antara janji kesiapsiagaan iklim dengan realokasi anggaran yang lebih banyak ke program-program populis, yang menyisakan sedikit ruang untuk pencegahan bencana dan adaptasi iklim yang berdampak jangka panjang.
Peta di bawah ini menunjukkan area utama yang terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatra pada akhir 2025:
flowchart TD
Start[Bencana Banjir & Longsor
Sumatra Akhir 2025] –> Region
subgraph Region[**Provinsi Terdampak**]
Direction
end
Direction --> Aceh
Direction --> Sumut[Sumatra Utara]
Direction --> Sumbar[Sumatra Barat]
Aceh --> KondisiA[**Korban Jiwa & Kerusakan Signifikan**]
Sumut --> KondisiS[**Kondisi Serupa**<br>Banyak korban & infrastruktur hancur]
Sumbar --> KondisiSb[**Kondisi Serupa**<br>Termasuk kerusakan lingkungan hulu]
KondisiA --> AkarMasalah
KondisiS --> AkarMasalah
KondisiSb --> AkarMasalah
subgraph AkarMasalah[**Akar Masalah yang Disorot**]
A1[Degradasi Lingkungan &<br>**Deforestasi**]
A2[Lemahnya Penegakan<br>**Tata Ruang**]
A3[Koordinasi &<br>**Tata Kelola**]Jalan Panjang Menuju Ketahanan Bencana
Krisis Sumatera: Prabowo Klaim kemampuan pemerintah dalam menangani bencana Sumatera perlu dibuktikan dengan langkah-langkah konkret yang melampaui respons darurat. Integrasi antara pemulihan jangka pendek dan strategi pencegahan jangka panjang menjadi kunci. Hal ini mencakup penegakan hukum terhadap perusak lingkungan, revisi tata ruang berbasis risiko, penguatan kapasitas kelembagaan, serta memastikan aliran anggaran yang memadai untuk membangun ketahanan. Tanpa komitmen politik yang kuat untuk memutus siklus “tanggap-lupa-tanggap”, Indonesia akan terus menghadapi ancaman bencana serupa di masa depan dengan korban dan kerugian yang tidak kalah besar.
Masyarakat dapat terus memantau perkembangan penanganan dan upaya rehabilitasi melalui kanal resmi BNPB dan laporan dari lembaga swadaya masyarakat yang kredibel.
