KPK Ringkus Kajari & Kasi Intel HSU: Modus Pemerasan Rp1,5 Miliar ke Instansi Daerah Terbongkar

KPK Ringkus Kajari Dalam gebrakan OTT ke-11 di tahun 2025, KPK mengungkap praktik korupsi yang melibatkan pejabat Kejaksaan yang seharusnya menjadi penegak hukum. Dua tersangka utama kini mendekam di sel tahanan, sementara satu tersangka lainnya masih buron.

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, telah memasuki babak penindakan. Setelah menyita uang tunai ratusan juta rupiah dalam operasi pada Kamis, 18 Desember 2025, KPK resmi menetapkan dan menahan dua pejabat Kejaksaan Negeri setempat sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Yang membuat kasus ini mencolok adalah modusnya: oknum penegak hukum diduga memeras sejumlah instansi pemerintah daerah di wilayahnya sendiri. Total dana yang diduga diterima oleh tersangka utama mencapai lebih dari Rp1,5 miliar dalam waktu singkat.

KPK Ringkus Kajari🚨 Kronologi OTT & Penetapan Tersangka

KPK Ringkus Kajari Operasi ini berawal dari aduan masyarakat yang kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh penyidik KPK. Pada Kamis malam, 18 Desember 2025, tim KPK bergerak melakukan penangkapan di HSU.

Jumat, 19 Desember: Dua pejabat utama, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) HSU Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Asis Budianto, beserta pihak lain, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk diperiksa secara intensif. KPK juga mengonfirmasi penyitaan uang tunai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Dalam konferensi pers, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengungkap bahwa ada pihak-pihak yang tidak kooperatif dan diduga melarikan diri dari lokasi OTT.

Sabtu, 20 Desember: Setelah melalui pemeriksaan, KPK secara resmi meningkatkan status kasus ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Albertinus (inisial APN) dan Asis (inisial ASB), KPK juga menetapkan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari HSU, Tri Taruna Fariadi (TAR), sebagai tersangka. Namun, hingga saat ini, Tri Taruna masih dalam pencarian karena diduga melarikan diri.

KPK kemudian menjerat Albertinus dan Asis dengan Pasal 12 huruf e dan f UU Tipikor tentang pemerasan, dan menahan keduanya selama 20 hari pertama terhitung sejak 19 Desember 2025.

🔍 Modus Operasi: Ancaman Hukum untuk Mengeruk Uang

KPK Ringkus Kajari Berdasarkan keterangan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, konstruksi kasus ini terungkap cukup sistematis.

Albertinus yang baru menjabat sebagai Kajari HSU pada Agustus 2025, diduga melakukan pemerasan terhadap sejumlah perangkat daerah. Modusnya adalah dengan mengancam akan menindaklanjuti Laporan Pengaduan (Lapdu) dari Lembaga Swadaya Masyarakat yang masuk ke Kejari HSU terkait dinas-dinas tersebut, jika tidak memberikan sejumlah uang.

Uang tersebut diterima melalui dua “klaster” perantara:

• Melalui Kasi Datun Tri Taruna: Menerima dari Kepala Dinas Pendidikan HSU (Rp270 juta) dan Direktur RSUD HSU (Rp235 juta).
• Melalui Kasi Intel Asis Budianto: Menerima dari Dinas Kesehatan HSU (Rp149,3 juta).

Selain itu, Albertinus juga diduga melakukan pemotongan anggaran internal Kejari HSU senilai Rp257 juta melalui mekanisme pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) fiktif tanpa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD). Terdapat juga penerimaan lain senilai Rp450 juta, termasuk transfer ke rekening istri sebesar Rp405 juta.

Asis Budianto selaku perantara utama juga diduga menerima aliran uang dari berbagai pihak sebesar Rp63,2 juta sepanjang Februari-Desember 2025. Sementara itu, tersangka buron Tri Taruna diduga telah menerima aliran uang yang jauh lebih besar sejak 2022, mencapai Rp1,07 miliar.

Ringkasan Aliran Dana yang Diduga (Nov-Des 2025)

Untuk memberikan gambaran yang jelas, tabel berikut merangkum sumber dan perkiraan aliran dana kepada tersangka utama, Albertinus (APN), dalam periode November-Desember 2025:

Sumber Dana yang Diduga	Perantara	Nilai (Jutaan Rupiah)	Instansi yang Diduga Terkait
Pemerasan	Tri Taruna Fariadi (Kasi Datun)	505	Dinas Pendidikan, RSUD HSU.
Pemerasan	Asis Budianto (Kasi Intel)	149.3	Dinas Kesehatan HSU.
Pemotongan Anggaran Internal	Bendahara Kejari	257	Kejaksaan Negeri HSU.
Penerimaan Lainnya	–	450	Dinas PU, Sekretariat DPRD HSU, dll.
Total Diduga Diterima APN	–	~1,511	–

🎯 Konteks yang Lebih Luas: OTT ke-11 KPK di 2025

Operasi di HSU ini menandai OTT kesebelas yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Gelombang operasi ini menunjukkan intensitas pemberantasan korupsi yang tinggi dan tidak pandang bulu. Menariknya, dalam beberapa OTT terakhir, KPK banyak menyasar kepala daerah dan aparat penegak hukum, menunjukkan fokus pada penyalahgunaan wewenang di level eksekutif dan institusi hukum.

Beberapa hari sebelum OTT HSU, KPK juga melakukan operasi serupa di Banten (menangkap seorang jaksa) dan Bekasi (menangkap Bupati Bekasi). Rentetan operasi ini disebut-sebut sebagai “hattrick OTT” yang dilakukan lembaga antirasuah dalam waktu berdekatan.

Peringatan KPK dan Langkah Selanjutnya

Dalam jumpa pers, KPK menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Kalimantan Selatan dan kepolisian daerah yang telah mendukung operasi ini. KPK juga terus mengimbau kepada tersangka buron, Tri Taruna Fariadi, dan pihak-pihak lain yang melarikan diri untuk segera menyerahkan diri agar proses hukum berjalan efektif.

Kasus ini menjadi ujian integritas yang keras, terutama karena melibatkan institusi Kejaksaan yang memiliki tugas mulia untuk menegakkan hukum. Kini, semua pihak menunggu proses penyidikan lebih lanjut untuk mengungkap seluruh jaringan dan mengembalikan kerugian negara