Gedung Merah Putih – Dalam sebuah operasi yang semakin mengukuhkan komitmen pemberantasan korupsi yang tak pandang bulu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini, sasaran operasi justru berasal dari kalangan penegak hukum itu sendiri. Seorang oknum jaksa diamankan dalam penyergapan di wilayah Banten, menegaskan bahwa upaya membersihkan aparatur negara terus berjalan tanpa henti.
Gedung Merah Putih Detik-Detik Penyergapan dan Pengungkapan Awal
Gedung Merah Putih Operasi senyap ini digelar pada Rabu, 17 Desember 2025 malam, di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Tim penindakan KPK berhasil mengamankan lima orang dalam kegiatan tersebut.
Yang membuat operasi ini menyita perhatian publik adalah identitas salah satu pihak yang diamankan. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto secara resmi mengonfirmasi bahwa di antara kelima orang tersebut, terdapat seorang oknum jaksa. Sumber lain menyebutkan oknum tersebut berinisial RZ dan bertugas di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten.
Segera setelah diamankan, para pihak tersebut dibawa ke Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan untuk menjalani pemeriksaan intensif. Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum mereka, apakah akan ditingkatkan menjadi tersangka atau tidak.
Dugaan Awal: Bukan Suap Proyek, Tapi Pemerasan
Berbeda dengan pola umum kasus korupsi yang melibatkan pengadaan proyek, informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa OTT ini diduga kuat terkait dengan kasus pemerasan terhadap seorang Warga Negara Asing (WNA).
Praktik ilegal ini diduga dilakukan oleh oknum penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung hukum. Meskipun KPK, melalui Juru Bicaranya Budi Prasetyo, menyatakan akan memberikan keterangan detail setelah proses pemeriksaan lebih lanjut, bocoran ini telah memberikan gambaran awal tentang modus kejahatan yang terjadi.
Koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Respons Pejabat KPK
Menyadari sensitivitas operasi yang menjerat sesama aparat penegak hukum, KPK telah melakukan langkah koordinasi. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa lembaganya telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengenai operasi ini.
Sementara itu, pejabat tinggi KPK lainnya, Wakil Ketua Johanis Tanak, mengaku belum mendapatkan laporan detail karena sedang melaksanakan tugas di luar kantor saat operasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa operasi berjalan sangat tertutup dan terfokus.
Gedung Merah Putih Apa yang Sudah Diketahui dan Apa yang Masih Misteri?
Sebagai sebuah berita yang masih berkembang, berikut adalah ringkasan fakta yang telah terkonfirmasi dan hal-hal yang masih menunggu kejelasan:
| Aspek | Yang Sudah Diketahui | Yang Masih Dirahasiakan/Dalam Proses |
|---|---|---|
| Waktu & Tempat | Rabu, 17 Desember 2025 malam, di Kabupaten Tangerang, Banten. | Lokasi spesifik (alamat, gedung) penyergapan. |
| Jumlah dan Identitas | 5 orang diamankan. Satu di antaranya oknum jaksa. Inisial RZ disebut. | Nama lengkap dan jabatan keempat orang lainnya. Identitas WNA yang diduga menjadi korban. |
| Dugaan Kasus | Diduga terkait pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA). | Konstruksi hukum resmi, pasal yang akan dijeraatkan, dan detail transaksi pemerasan. |
| Status Hukum | Masih dalam pemeriksaan intensif di Gedung KPK. | Penetapan status tersangka menunggu hasil pemeriksaan dalam waktu 1×24 jam. |
| Respons Institusi | KPK telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. | Respons resmi dan langkah lanjutan dari Kejaksaan Agung terhadap oknumnya. |
Konteks yang Lebih Luas: OTT KPK Sepanjang 2025
Operasi di Banten ini bukanlah yang pertama di tahun 2025. Menurut catatan, ini adalah OTT kesembilan yang dilakukan KPK pada tahun ini. Sebelumnya, operasi serupa telah menjerat sejumlah pejabat tinggi, termasuk:
- Gubernur Riau, Abdul Wahid (November 2025).
- Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko (November 2025).
- Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya (Desember 2025).
- Sejumlah pejabat daerah dan menteri lainnya dalam berbagai kasus suap dan gratifikasi.
Rangkaian operasi ini menunjukkan agresivitas dan konsistensi KPK dalam menjalankan mandat pemberantasan korupsi, meskipun targetnya adalah pejabat yang sedang menjabat atau bahkan sesama aparat penegak hukum.
Apa Arti Semua Ini?
OTT di Banten mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada publik dan seluruh penyelenggara negara:
- Tidak Ada Zona Aman: KPK terus menunjukkan bahwa tidak ada kelompok atau institusi yang kebal dari penyelidikan, termasuk institusi penegak hukum yang menjadi ujung tombak keadilan.
- Modus Kejahatan Baru: Dugaan kasus pemerasan WNA mengindikasikan perkembangan modus tindak pidana korupsi yang semakin beragam, memanfaatkan posisi dan wewenang.
- Ujian Integritas Institusi: Kasus ini menjadi ujian integritas baik bagi KPK dalam menangani kasus yang sensitif, maupun bagi Kejaksaan Agung dalam merespons temuan terhadap oknum anggotanya. Kerja sama dan transparansi antara kedua lembaga akan sangat menentukan keberhasilan proses hukum ini.
Masyarakat kini menanti pengumuman resmi dari KPK dalam waktu 24 jam ke depan. Penetapan tersangka dan paparan detail konstruksi kasus akan menjadi bukti apakah komitmen pemberantasan korupsi benar-benar ditegakkan tanpa tebang pilih, atau justru menghadapi hambatan dari dalam.
