10 Orang Diamankan, Kantor Bupati Disegel: KPK Gelar OTT ke-10 Tahun 2025 di Bekasi

10 Orang Diamankan – Seorang bupati, kantornya tersegel, dan sepuluh orang diamankan. Inilah babak baru perang melawan korupsi yang kembali digelorakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di penghujung 2025.

10 Orang Diamankan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang panggung politik dan hukum Indonesia. Kali ini, sasarannya adalah wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada Kamis, 18 Desember 2025, lembaga antirasuah tersebut mengamankan 10 orang dalam sebuah operasi yang juga menyasar lingkungan pemerintahan daerah.

Operasi ini menjadi OTT kesepuluh yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025, menandai intensitas yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Sebagai bagian dari penyelidikan, tim penyidik juga melakukan penyegelan terhadap ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan kantor kepala dinas terkait.

10 Orang Diamankan⚖️ Kronologi Operasi dan Penyegelan

Operasi KPK di Bekasi berlangsung dalam beberapa tahap sepanjang hari Kamis, 18 Desember 2025. Berikut adalah garis waktu dari peristiwa penting yang terungkap:

timeline
title Kronologi OTT KPK di Kabupaten Bekasi
section 18 Des 2025 (Dini Hari)
OTT Dimulai : Operasi Tangkap Tangan (OTT) <br>pertama dilaksanakan.
section 18 Des 2025 (Malam Hari)
Penyegelan Kantor Bupati : 3 penyidik KPK menyegel<br>dua pintu ruang kerja Bupati[citation:1][citation:3].
Penyitaan Dokumen : Tim KPK membawa<br>sejumlah berkas dari ruangan[citation:4].
OTT Berlanjut : Proses penangkapan<br>terus berlangsung[citation:5].
section 18 Des 2025 (Sore-Malam)
Penyegelan Kantor Dinas : Kantor Kepala Disbudpora<br>Kab. Bekasi juga disegel[citation:2].
Konfirmasi Jumlah : Juru Bicara KPK konfirmasi<br>10 orang telah diamankan[citation:5].

Operasi ini diduga telah dimulai sejak dini hari, sekitar pukul 03.00 WIB. Pada malam harinya, sekitar pukul 19.00 WIB, tiga orang penyidik KPK yang mengenakan masker tiba di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat. Mereka langsung menuju lantai dua untuk menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Ade Kuswara Kunang.

Selain melakukan penyegelan, tim tersebut juga diketahui membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan sebagai barang bukti. Operasi penyegelan kemudian meluas ke kantor Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, serta ruangan Sekretaris Disbudpora.

🎯 Analisis: OTT ke-10 dan Pola Operasi KPK

10 Orang Diamankan Penangkapan di Bekasi ini bukanlah insiden tunggal, melainkan bagian dari gelombang operasi KPK yang masif sepanjang tahun 2025. Berikut adalah analisis komparatif OTT terbaru ini dengan beberapa operasi sebelumnya:

Lokasi & Tanggal OTT	Jumlah Orang Diamankan	Sasaran/Pejabat Terkait	Dugaan Awal Kasus
Kab. Bekasi (18 Des 2025)	10 orang	Bupati Bekasi (kantor disegel)	Masih diselidiki
Tangerang (17-18 Des 2025)	9 orang	Seorang jaksa, dua pengacara	Pemerasan WNA?
Lampung Tengah (9-10 Des 2025)	Tidak disebutkan	Bupati Ardito Wijaya	Hadiah & gratifikasi
Ponorogo (7 Nov 2025)	Tidak disebutkan	Bupati Sugiri Sancoko	Suap jabatan & proyek RSUD
Riau (3 Nov 2025)	Tidak disebutkan	Gubernur Abdul Wahid	Pemerasan di Pemprov

Tabel di atas menunjukkan pola bahwa KPK semakin aktif menyasar kepala daerah dalam operasinya. Sejak November 2025 saja, setidaknya dua bupati dan satu gubernur telah terjaring OTT sebelum kasus Bekasi ini terjadi. Hal ini mengirimkan sinyal kuat bahwa KPK tidak segan menindak pejabat tinggi daerah yang diduga menyalahgunakan wewenang.

Menurut juru bicara KPK Budi Prasetyo, pihaknya memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum dari kesepuluh orang yang diamankan tersebut, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

🔍 Dampak dan Langkah Selanjutnya

Penyegelan ruang kerja bupati dan kantor dinas terkait menunjukkan bahwa KPK sedang mengumpulkan bukti-bukti pendukung yang kuat. Penyitaan dokumen dari ruang kerja Bupati Bekasi mengindikasikan bahwa investigasi mungkin berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, penerbitan perizinan, atau proyek-proyek pemerintahan.

Masyarakat dan para pengamat kini menantikan pengumuman resmi dari KPK dalam waktu 24 jam ke depan. Poin-poin kunci yang masih menunggu kejelasan antara lain:

1. Status hukum Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.
2. Identitas dan peran kesembilan orang lain yang diamankan.
3. Konstruksi hukum dan pasal yang akan dijerahtkan.
4. Nilai kerugian negara atau transaksi suap yang diduga terjadi.

KPK telah membuktikan komitmennya melalui sepuluh OTT sepanjang 2025. Operasi di Bekasi ini semakin menegaskan bahwa tidak ada zona aman bagi koruptor, sekalipun mereka menduduki jabatan tertinggi di daerah. Masyarakat berharap operasi ini bukan hanya sekadar penangkapan, tetapi menjadi awal dari proses hukum yang transparan dan berintegritas, yang pada akhirnya memberikan efek jera serta pemulihan kerugian negara.